Empat Lawang,Sumselkini.Com — Dalam rangka memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, Wakapolres Empat Lawang, KOMPOL Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang, Selasa (29/7/2025), yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD. Kehadiran Wakapolres ini menjadi simbol komitmen Polri dalam mendukung jalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut digelar dengan agenda utama penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, serta pemaparan awal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan itu, Wakapolres hadir mewakili Kapolres Empat Lawang, AKBP Abdul Aziz Septiadi, S.H., S.I.K., M.H., dan menunjukkan bahwa Polri bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga turut mengawal proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah agar berjalan dengan tepat sasaran.
“Sinergi antar lembaga sangat penting, terlebih dalam proses penyesuaian anggaran seperti ini. Polri akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah sepanjang itu menyentuh kepentingan rakyat banyak dan dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas,” ujar KOMPOL Dr. Abdul Rahman di sela kegiatan.
Perubahan APBD 2025 menjadi langkah penting dalam merespon dinamika sosial, ekonomi, serta kebutuhan prioritas masyarakat yang terus berkembang. Proses evaluasi dan penyesuaian ini diharapkan mampu memperbaiki program kerja daerah agar lebih efektif dan efisien.
Sementara itu, penyusunan awal KUA-PPAS 2026 menandai fase strategis dalam perencanaan kebijakan anggaran jangka menengah. Dokumen ini menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam merancang arah pembangunan serta pengalokasian dana publik untuk tahun mendatang.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib, lancar, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Empat Lawang. Semua pihak yang hadir turut memberikan masukan konstruktif demi penyusunan kebijakan fiskal yang lebih matang dan berpihak kepada masyarakat.
Dengan keterlibatan aktif dari berbagai elemen, termasuk aparat keamanan, diharapkan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek pengawasan, ketertiban umum, dan keadilan sosial.
Melalui kehadiran Wakapolres dalam rapat paripurna ini, Polres Empat Lawang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, terbuka, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di masa depan tutupnya (Tarmizi)
